Politik Lukman Edy: DPR Tidak Boleh Tersandera soal Setya Novanto - Cumiblogger | Gudang Berita | Informasi Terbaru
Segera daftarkan diri anda sekarang juga! Promo Bonus Deposit 10% untuk newmember bonus di bagikan setiap hari.

Breaking

Cumiblogger | Gudang Berita | Informasi Terbaru

Gudang Berita Bola International | Berita Terkini

Advertisement

Post Top Ad

Advertisement
Advertisement

Wednesday, November 22, 2017

Politik Lukman Edy: DPR Tidak Boleh Tersandera soal Setya Novanto

Politik  Lukman Edy: DPR Tidak Boleh Tersandera soal Setya Novanto

Cumiblogger.com, Jakarta - Partai Golkar memutuskan Setya Novanto tetap menjadi Ketua DPR sebelum tersangka kasus e-KTP itu menjadi terdakwa. Setya Novanto sendiri meminta agar tidak ada rapat pleno ataupun sidang MKD terkait kemungkinan menonaktifkannya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Lukman Edy berharap, keputusan Golkar ini tidak menyandera kepentingan lembaga perwakilan rakyat.

"Menurut saya DPR tidak boleh tersandera dengan surat seperti itu. DPR harus melanjutkan proses berikutnya," ujar Edy di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Namun, dia menyerahkan ke masing-masing fraksi yang ada di DPR dalam menyikapi hal ini.
"Kalau fraksi-fraksi misalnya sikapnya menunggu ya tunggu. Tapi kalau kemudian fraksi-fraksi punya inisiatif mempercepat ya harus dipercepat," ucap Edy.

Baca Juga : Penumpangnya Hanya Pake Handuk, Makes This Ojek Going Crazy !


Sementara, dia mengatakan, terkait surat Setya Novanto tersebut adalah urusan internal Partai Golkar.
"Itu surat intenal lah ya, menurut saya tidak untuk DPR itu. Surat pribadilah itu," jelas Edy.

Kata MKD

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya mengumpulkan 10 fraksi di DPR untuk membahas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto. Bukan, membahas posisinya sebagai Ketua DPR.

"Ada laporan pelanggaran kode etik terhadap Setya Novanto. Mengenai tidak dapat menjalankan sumpah jabatan dan pencemaran nama baik DPR," kata Sufmi kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Sufmi mengatakan, Setya Novanto baru dapat diberhentikan sebagai Ketua DPR jika sudah jadi terdakwa dalam kasus yang saat ini menjeratnya.

"Kan sudah jelas dalam aturan, kalau terdakwa baru diproses jabatan sebagai Ketua DPR-nya," tandas Sufmi.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Advertisement